Terindikasi Berpihak, 2 ASN Sawahlunto Lanjut ke KASN

Politik | 24 Februari 2019
Bawaslu Sawahlunto

SAWAHLUNTO - Sedikitnya 40 aparatur sipil negara (ASN) Kota Sawahlunto tercatat di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sawahlunto, terindikasi menyatakan keberpihakannya terhadap calon anggota legislatif maupun pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019.

Namun demikian,  hanya 2 ASN yang ditindaklanjuti ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) yang disebabkan terindikasi tidak menjaga netralitas. 

"Laporan yang masuk dari masyarakat sangat banyak,  terutama untuk ASN yang menyatakan dukungan dan keberpihakannya di media sosial," ungkap Ketua Bawaslu Kota Sawahlunto,  Dwi Murini kepada wartawan, dalam pertemuan Bawaslu bersama Jurnalis Sawahlunto,  Minggu (24/2).

Namun demikian,  ungkap Dwi Murini bersama dua komisioner Bawaslu lainnya Wilma dan Fira Hericel,  pihaknya juga melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu.  Bawaslu Sawahlunto memanggil ASN terkait dan menyampaikan agar ASN tersebut untuk mengundurkan diri dari status-status yang dibuat. 

"Alhamdulillah,  Bawaslu bisa melakukan pencegahan,  sehingga hanya dua ASN yang permasalahannya dilanjutkan ke KASN, " tambah Dwi Murini. 

Kedua ASN yang dilanjutkan permasalahannya ke KASN, berinisial Y, bertugas di Dinas Dukcapil Sawahlunto,  dan lainnya A,  pegawai negeri di Dinas Kesehatan Sawahlunto. 

Dwi Murini menambahkan, tugas utama Bawaslu, mencegah atau mencegah hal potensi pelanggaran yang masuk dalam indeks kerawanan Pemilu.

"Belajar dari Pilkada 2018 lalu, Sawahlunto termasuk kota kecil yang banyak kasus. Sampai-sampai kami lima kali di adukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," katanya saat membuka pertemuan bertajuk Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Pengawasan Umum, yang digelar di Hotel Ombilin itu. 

Dwi mengakui, kasus yang dilanjutkan ke KASN itu bersifat temuan yang diselidiki di media sosial. Selain itu, ada beberapa grup di media sosial yang kami awasi. 

Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Sawahlunto Fira Hericel menambahkan, Bawaslu sudah menetapkan indek kerawanan pemilu yang dibagi dalam tiga hal yakni, mengukur potensi kerawanan, identifikasi karakteristik daerah dan rekomendasi pencegahan.

"Dari hasil survei secara nasional Sumbar berada di urutan ketiga provinsi yang memiliki kerawanan dalam pelaksanaan pemilu," tambahnya.

Dijelaskan Fira Hericel, jika dibagi ke skop daerah, Kota Sawahlunto hanya termasuk dalam kategori kerawanan sedang. "Kategori tersebut dimaksudkan bukan untuk terjadi, akan tetapi lebih bagaimana untuk mencegahnya untuk tidak terjadi," jelasnya.

Terakhir, Fira Hericel menyebutkan beberapa potensi kerawanan dalam tahapan-tahapan Pemilu. Pertama tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye dan dana kampanye dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.(faj)