Tambang Emas Illegal di DAS Picu Bencana Ekologi di Sumbar

News | 05 Desember 2019
Aktivitas tambang emas illegal

PADANG - Beberapa pekan belakangan ini bencana banjir dan tanah longsor kerap melanda beberapa daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Deforestasi, degradasi lahan dan aktifitas tambang di daerah aliran Sungai, menjadi penyebab bencana ekologi, bencana ini menimbulkan korban nyawa dan materil serta kerusakan fasilitas publik.

Di Kabupaten Solok Selatan, kerusakan lingkungan yang massif, menyebabkan terjadi bencana banjir dan longsor, hal ini dipicu derofestasi dan aktifitas tambang illegal di Daerah hulu Aliran Sungai (DAS) Batanghari.

Deforestasi menyebabkan berkurangnya fungsi tanah sebagai resapan air. Tambang emas illegal di Kabupaten Solok Selatan terdapat di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Batanghari.

Koto Parik Gadang Diateh, aktivitas tambang emas ilegal berada di aliran Sungai Batang Bangko. Di wilayah itu, terdapat 6 titik tambang aktif dan 22 titik tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi. Setidaknya ada 33 eskavator tambang emas yang beraktivitas di areal Hutan Lindung Batanghari, hutan produksi terbatas, dan Hutan Nagari Pakan Rabaa.

Di Kecamatan Sungai Pagu, terdapat tiga titik aktivitas tambang aktif di Jorong Bangko dan Jorong Kandi dengan 3 eskavator. Sementara itu, di Kecamatan Sangir terdapat 3 titik tambang aktif dan 9 yang ditinggalkan tanpa reklamasi di wilayah hutan produksi terbatas. Terdapat 9 eskavator tambang emas yang beroperasi di lokasi tersebut.

Adapun di Kecamatan Sangir Batanghari, tambang emas tersebar di Kimbahan, Batang Gajah, Koto Ranah, Sungai Penuh, Pulau Panjang, Pulau Punjung dan Limau Sundai, serta Sub-DAS Batanghari. Setidaknya ada 8 titik tambang masih aktif dan 4 titik yang ditinggalkan tanpa reklamasi di wilayah hutan produksi terbatas itu. Jumlah eskavator yang beroperasi sekitar 30 unit.

Untuk Kabupaten Agam, tepatnya Di Nagari Tanjuang Sani, Kecamatan Tanjung Raya terjadi banjir bandang, pada 20 November 2019 dan terulang kembali pada tanggal 2 Desember 2019.

Setidaknya terdapat belasan rumah yang ruasak, 20 hektar sawah terdampak dan rusaknya pipa air. Kejadian banjir bandang dipicu terjadi karena curah hujan yang tinggi. Selain itu faktor yang mendukung terjadinya banjir bandang adalah alih fugsi hutan/ pembukaan hutan sehingga tidak ada lagi area resapan sebagai pencegah longsor dan banjir bandang.

Begitu juga dengan aktifitas tambang emas illegal di Kota Sawahlunto yang berada di Batang Ombilin terdapat di beberapa titik, yaitu di Silungkang terdapat di bawah jembatan Silungkang dengan satu alat berat Escavator beroperasi, tepi jalan lintas Sumatera tepatnya di belakang jajanan Soto dengan 2 alat berat escavator,

Desa Rantiah dengan satu alat berat escavator, Desa Sikalang dengan satu titik dengan menggunakan dompeng, Desa Sijantang yang tidak jauh dari PLTU Ombilin beroperasi 2 alat berat escavator, Desa kolok terdapat 12 alat berat escavator dan terakhir di Talawi Mudiak terdapat 2 alat berat escavator. Total terdapat 20 alat berat escavator.

Tidak jauh berbeda, di Kabupaten Pesisir Selatan juga, tepatnya di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tepatnya di Nagari Binjai, Nagari kampuang Tangah dan Nagari Batang Arah Tapan juga dilanda banjir.

Ketiga Nagari tersebut merupakan langganan banjir, dalam satu tahun beberapa banjir terjadi. Banjir merendam ratusan rumah dan menyebabbkan jembatan penghubung Nagari Binjai dengan Nagari Tebing Tinggi putus, hingga saat ini belum diperbaiki. Penyebab banjir diduga kuat oleh pendangkalan aliran sungai Batang Tapan dan aktifitas illegal looging di Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Beberapa aktifitas Galian C di Nagari Limau Purut dan Nagari Sungai Gambir Sako serta aktifitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di hulu sungai Batang Tapan menjadi penyumbang pendangkalan sungai Batang Tapan sehingga luapan air ketika musim hujan tidak dapat menampung debit air yang dating dari daerah hulu.

Sementara itu, di hulu sungai Batang Maek yang terletak di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Nagari Tanjuang Pauah dan Nagari Tanjuang Balik tercemar, pencemaran sungai mengakibatkan ribuan ikan mati.

Hulu Batang Maek merupakan salah satu sumber air yang mengisi waduk PLTA Koto Panjang, dimana waduk tersebut merupakan tempat mencari ikan oleh nelayan yang mendiami sekitar waduk PLTA Koto Panjang.

Ribuan ikan mati mulai pada Minggu, 20 Oktober 2019, ikan yang mati mengeluarkan bau busuk menyengat di aliran hulu Batang Maek, ikan ukuran kecil hingga berukuran lebih satu meter bergelimpangan di aliran Batang Maek.

Tim WALHI Sumbar ditemukan fakta bahwa tidak jauh dari kematian ribuan ikan, beberapa ratus meter ke daerah hulu terdapat aktifitas pertambangan timah hitam milik PT. Berkat Bhineka Perkasa (BBP). Dugaan kami, limbah aktifitas tambang timah hitam PT. BBP yang dibuang ke Batang Maek yang mengakibatkan matinya ribuan ikan.

Masih terkait tambang emas Ilegal, di DAS Kuantan tepatnya di 3 Kecamatan yakni, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, dengan jumlah alat berat yang digunakan lebih kurang 15 unit.

WALHI Sumatera Barat menilai, masifnya deforestasi dan aktifitas tambang illegal di DAS menunjukkan lemahnya para bupati dan walikota maupun Gubernur Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan dan penindakan, serta gagalnya penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam menindak para pelaku perusak lingkungan.(Walhi Sumbar)