PTBA Gugat Kantor Pertanahan Sawahlunto ke PTUN

News | 10 Agustus 2019
Sidang lapangan

SAWAHLUNTO - Terbitkan lima sertifikat di atas lahan bekas tambang batu bara milik PT Bukit Asam Tbk, Kantor Pertanahan Sawahlunto digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. 

Jumat (9/8/2019) siang, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu, Andi Nofiandri, Fazar dan Rendi Yurista menggelar sidang lapangan di area yang diperkarakan, kawasan Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Sawahlunto.

PT Bukit Asam dalam gugatannya yang diajukan melalui kuasa hukumnya, Rimaison Syarif dan Desman Ramadhan mengatakan, akibat diterbitkan 5 sertifikat yang berada di atas area reklamasi pasca tambang terbuka, mengakibatkan penggugat tidak dapat mengolah dan memanfaatkan atau mengeksplorasi tanah. 

Lebih jauh menurut Rimaison Syarif, agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari, telah pernah dilakukan verifikasi status penguasaan tanah PT Tambang Batubara Bukit Asam-Unit Pertambangan Ombilin (PTBA – UPO) antara penggugat dengan tergugat sesuai berita acara verifikasi bersama. Penggugat menyerahkan data peta penguasaan tanah PTBA-UPO kepada tergugat. 

Selain majelis hakim dan panitera, hadir dalam sidang lapangan itu, pihak PT Bukit Asam, Markus Gea beserta kuasa hukum dan pihak Kantor Pertanahan Sawahlunto. 

Rimaison menguraikan berdasarkan turunan register dari Besluit Gubernur General fan Ned Indie tanggal 15 Maret 1892 dan surat Direksi Der Staat Spoorwgen tanggal 17 April 1898. 

Penggugat telah menerima penyerahan tanah tersebut dari ninik mamak Nagari Kolok guna dijadikan kawasan daerah pertambangan. Sidang lapangan gugatan yang dilayangkan perusahaan tambang batu bara itu, dikawal langsung Polsek Barangin Sawahlunto.(del)