Pengecer BBM Adukan Nasib ke Gedung Dewan

Ekonomi | 04 November 2019
Pengecer BBM

SAWAHLUNTO – Puluhan pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kota Sawahlunto datangi gedung dewan, Senin (4/10/2019).

Mereka mengadukan nasib mereka, yang tidak lagi mendapatkan izin rekomendasi untuk mendapatkan BBM di Stasiun Pengisipan Bahan Bakar Umum(SPBU), sejak 1 Oktober lalu.

Hal itu tidak terlepas dari penerapan peraturan UU Nomor 22 tahun 2001 pasal 53 tentang Migas, yang melarang siapa saja yang memperjualbelikan kembali BBM jenis apa saja, dianggap melanggar aturan niaga dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, dan denda maksimal Rp30 miliar.

“Surat rekomendasi yang diterbitkan pemerintah berlaku hingga desember mendatang,” terang salah seorang pedagang di hadapan anggota DPRD Kota Sawahlunto.

Para pedagang sangat berharap, 20 wakil rakyat Kota Sawahlunto untuk dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Bagi para pedagang, menjadi pengecer BBM juga usaha yang terbilang dapat memberikan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kalau untung, ujar pengecer, tidak seberapa, namun ada kepastian pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut. “Di SPBU Talawi masih ada yang melangsir,” ungkap pengecer BBM lainnya.

Pedagang pengecer BBM ditemui langsung ketiga pimpinan DPRD Sawahlunto, Eka Wahyu, Jaswandi, dan Elfia Rita Dewi, sangat berharap dewan bisa mencarikan solusi atas masalah yang merek hadapi.

Para wakil rakyat yang hadir sepakat untuk mencarikan solusi bagi para pedagang BBM eceran di Sawahlunto. "Kami akan membicarakan persoalan ini bersama Forkopimda, sehingga ada solusi terbaik untuk masyarakat" tegas Ketua DPRD Sawahlunto Eka Wahyu.

Sementara itu, Wakil Ketua, Elfia Rita Dewi mengungkapkan, permasalahan yang disampaikan para pedagang pengecer itu akan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusinya.

Tidak berbeda jauh, Jaswandi yang juga Wakil Ketua DPRD Sawahlunto berjanji akan membawa permasalahn tersebut ke tingkat Provinsi Sumbar.(sip)