Pemilu Kian Dekat, Berharap Pengawasan Kian Diperketat

Politik | 20 Maret 2019
Novendra Hidayat

KIAN dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mengisyaratkan kepada kita semua segenap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk segera bersiap menyambut genderang pesta demokrasi.

Kalau tak ada aral melintang, Pemilu akan digelar secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Berarti kurang dari satu bulan lagi pelaksanaannya.

Pemilu adalah satu diantara representasi pembangunan politik dan demokrasi yang terus digulirkan hingga saat ini. Pada Pemilu 2019, terdapat 16 kontestan partai politik skala nasional, dan 4 partai politik skala lokal khusus Daerah Istimewa Aceh yang akan saling berkompetisi. 
Semakin menarik, pada Pemilu 2019 ini berbeda dengan pelaksanaan Pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilihan Legislatif (Pileg) akan dilaksanakan langsung bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mengenai hal ini, dimana saja termasuk di ‘Bumi Batubara' Kota Sawahlunto partisipasi politik selalu saja menjadi sorotan yang akan mempengaruhi legitimasi sebuah proses demokrasi pemilihan.

Oleh karena itu, tentu momentum 17 April 2019 yang kian dekat ini harus mampu memperkuat basis keterlibatan seluruh lini, dari pemuda, pemilih pemula, penyandang disabilitas, berkebutuhan khusus, hingga kaum marginal dan berbagai basis pemilihan lainnya untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

Dengan keberadaan relawan demokrasi yang sudah dibentuk di seluruh Kab/Kota di Indonesia diharapkan partisipasi politik pada Pemilu 2019 meningkat. Apalagi untuk Sawahlunto yang baru-baru ini sukses menggelar Pilkada 2018 dengan angka partisipasi yang lumayan fantastis di angka 77,65% (Tertinggi diantara 4 Kab/Kota yang menggelar Pilkada 2018 di Sumatera Barat).

Harapannya kondisi ini berkorelasi dengan tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2019  di Kota Sawahlunto. Selain  itu, momentum  Pemilu 2019 ini patut juga menjadi perhatian khusus bagi kita semua segenap elemen kota tentang pentingnya pengawasan dari masyarakat  dan seluruh  stakeholders terhadap segala tantangan dalam dinamika demokrasi pemilihan yang ada di hadapan.

Politik uang, hoax, ujaran kebencian dan isu SARA menjelang Pemilu 2019 ini diantara Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti kita selesaikan secara bersama dan berkesinambungan.

Pemerintah Kota, Partai Politik, KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kab/Kota, BAWASLU Kab/Kota sebagai lembaga yang legitimate dalam pengawasan Pemilu di tingkat Kab/Kota diharapkan dapat bersinergi dengan sebaik-baiknya bersama seluruh elemen masyarakat sehingga terciptanya Pemilu yang jujur, adil, transparan dan bersih dari hal-hal negatif seperti politik uang, hoax, ujaran kebencian dan isu SARA.

Dalam hal ini, kepada BAWASLU Kota Sawahlunto kita berharap dapat lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan anti politik uang, hoax, ujaran kebencian dan tolak isu SARA menjelang Pemilu 2019 yang kian dekat ini kepada masyarakat. 
Jangan sampai masyarakat kita ‘belum mengetahui' bahwa politik uang itu jelas-jelas melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di waktu yang kian dekat ini perlu juga disosialisasikan ke masyarakat kita tentang sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang disamping hal lainnya sebagai langkah progresif dan antisipatif dalam mendorong suksesnya Pemilu 2019.

Tentu semua ini sudah menjadi harapan dan cita-cita kita bersama hadirnya demokrasi yang berjalan baik dan sehat yang dimulai dari pelaksanaan Pemilu yang baik dan sehat pula. 
Dengan pelaksanaan yang baik, seluruh masyarakat dengan rasa penuh harap menyambut hadirnya pemimpin yang benar-benar baik yang mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, yang tak lupa dengan janjinya baik di ranah eksekutif (Presiden) maupun di legislatif (DPR/DPD/DPRD Prov/Kab/Kota). Semoga.

Novendra Hidayat

Pemerhati Kota Sawahlunto, Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Mahasiswa Pascasarjana Doktoral FISIP UNPAD.