X

Pelayanan Pemerintah Mesti Senangkan Masyarakat

News | 04 Februari 2019
Sekdaprov Sumbar

PADANG - Penerapan Sistem Pelayanan Minimum (SPM) dan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan pemerintah daerah, untuk melayani masyarakat, sehingga merasa puas dan senang. Namun kenyataannya, masyarakat kita tidak puas terhadap pelayanan pemerintah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Alwis, ketika membuka Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 100 tahun 2018, tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di aula Kantor Gubernur, Senin (4/2).

Alwis menyampaikan, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018, harus ada penerapan pemenuhan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Pemahaman mengenai puas atau tidaknya masyarakat merupakan perbedaan antara harapan tentang kinerja suatu pelayanan dengan yang dialami atau diterima.

"Tentunya keadaan seperti itu tidak dibiarkan berlama-lama mesti dibenahi dan diperbaiki oleh setiap aparatur pemerintah agar tercipta dan terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih baik," kata Alwis.

Alwis berharap dengan adanya acara sosialisasi ini dapat memberikan motivasi pemahaman strategis  dalam pelayanan pada masyarakat sesuai dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018.
Sementara itu Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar Iqbal Ramadi Payana mengatakan, pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Selanjutnya Iqbal juga menyampaikan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, adalah pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka," katanya.(rel)