Kelurahan Menanti Dana Yang Diusulkan Pusat

Ekonomi | 23 Oktober 2018
Dana Kelurahan (Ilustrasi)

TANAH LAPANG - Pengusulan alokasi dana kelurahan dalam Rancangan APBN 2019, dinilai memberikan angin segar dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Di Kota Sawahlunto sendiri terdapat 10 kelurahan, yang tersebar di 2 kecamatan.

Selama ini, anggaran pembangunan yang ada di level kelurahan hanya berkisar Rp405 juta, yang dinamai dana infrastruktur kelurahan, dibungkus dalam program dana sarana prasarana kelurahan.

Alokasi dana itu, memang berbanding jauh dengan anggaran yang didapatkan desa. Dimana 27 desa yang ada di Kota Sawahlunto, masing-masing mendapatkan minimal Rp2,2 miliar dalam satu tahun.

“Alhamdulillah, kalau memang pemerintah pusat akan memberikan dana kelurahan. Sebab, kelurahan juga membutuhkan anggaran yang dapat dikelola, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat,” ujar Lurah Tanah Lapang, Kecamatan Lembah Segar Sawahlunto, Peto Patoluna Lubis, kepada kabarita.co, Selasa (23/10).

Jebolan Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang itu mengungkapkan, 2018 Pemerintah Sawahlunto mengalokasikan dana infrastruktur kelurahan sebesar Rp405 juta. Angka itu naik dari alokasi 2017 yang hanya Rp200 juta.

Meski terjadi kenaikan, Peto mengungkapkan, jika memang akan ada kucuran dana kelurahan dari pemerintah pusat, tentu akan sangat membantu. Khusus untuk Kelurahan Tanah Lapang yang merupakan pusat kampung seni, tentu dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.

“Jika memang ada dana untuk kelurahan, kami mungkin akan mengusulkan pemanfaatannya untuk pelatihan berbagai keterampilan dan kesenian, yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, apalagi Tanah Lapang merupakan bagian dari kawasan kota tua ini,” ujar Peto.

Menurut Bapak satu anak itu, selama ini kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berpenduduk 1.336 jiwa dari 366 kepala keluarga itu, lebih banyak menumpang pada kegiatan kota, khususnya PKK.

Sebab, terang Peto, pemerintahan terdepan yang berada di atas lahan yang sebagian besarnya bekas pemukiman karyawan perusahaan tambang seluas 15 hektar itu, tidak memiliki dana alokasi khusus dalam pemberdayaan masyarakat.

Tidak berbeda jauh dengan Kelurahan Pasar, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, malah sangat menunggu pengalokasian anggaran dana kelurahan itu. Sebab, masih begitu banyak pembangunan infrastruktur yang tidak bisa terlesaikan dengan dana yang tersedia.

“Pembangunan infrastruktur masih sangat diperlukan. Mulai dari pelebaran jalan pemukiman sehingga dapat dilalui roda empat khususnya mobil ambulan dan mobil pemadam kebakaran, pembangunan dam, dan infrastruktur lainnya,” ujar Lurah Kubang Sirakuk Selatan, Rahmadeni.

Wanita kelahiran 30 November 1978 yang hampir setahun terakhir dipercaya memimpin kelurahan seluas 27,25 kilometer persegi dengan penduduk 1.109 jiwa dari 323 kepala keluarga itu juga mengungkapkan, kebutuhan anggaran dalam pemberdayaan masyarakat.  

Namun demikian, baik Peto maupun Rahmadeni mengatakan belum mengetahui seperti apa dana kelurahan yang diusulkan pemerintah pusat dalam anggaran pembangunan tahun mendatang itu.

“Harapan kami, tentu dana untuk kelurahan dapat diakomodir dan dikucurkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang berada di kawasan kelurahan,” pungkasnya.(nel)