Masalah Tambang, DPRD Sumbar Deadline CV Tahiti 2 x 24 Jam

News | 12 November 2019
DPRD Sumbar Tinjau Tahiti

SAWAHLUNTO - Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat ‘mendeadline’ CV Tahiti hitungan 2 x 24 jam atau hingga Kamis (14/11/2019), untuk menyelesaikan beragam permasalahan terkait aktifitas tambang yang dilaksanakan perusahaan tersebut, di Kota Sawahlunto.

Hal itu merupakan hasil dari inspeksi mendadak (Sidak) yang dilaksanakan Komisi IV DPRD Sumbar didampingi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) beserta Masyarakat Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat terkait polemik dengan aktivitas Tambang batubara oleh CV Tahiti, Selasa (12/11/2019).

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rico Alviano mengungkapkan kepada awak media bahwa dari pihak masyarakat, WALHI dan pihak perusahaan didampingi Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar telah melakukan pengecekan, dan ditemukan ada beberapa hal yang menjadi komplain dari masyarakat.

“Dan itu sudah disepakati agar hari Kamis nanti dapat diselesaikan. Jika belum selesai,, kita akan merekomendasikan kepada ESDM untuk melakukan penutupan sementara terhadap aktivitas tambang” ujar Rico Alviano.

Sementara itu, Direktur Walhi Sumbar, Uslaini mengaku kedatangan pihaknya untuk meminta pihak CV Tahiti menunjukkan dokumen legal yang dimiliki berkaitan dengan perusahaan dan batas izin, termasuk juga mengecek lubang tambangnya, apakah masih di dalam izin atau sudah diluar izinnya.

"Nah, tadi ada kemungkinan areal aktivitas tambang mereka sudah melewati batas izin, itu yang kita cek lagi dihari Kamis nanti bersama masyarakat, perwakilan ESDM dan pihak perusahaan. Selain itu kan tidak jelas tapal batasnya. Jadi mana sih tapal batas milik perusahaan, mana ulayat milik masyarakat yang terganggu,” urai Uslaini.

Sementara itu, pihak CV Tahiti mengakui bahwa pernah membuka tambang batubara diluar IUP dan telah ditutup pada tahun 2017 yang lalu. Sementara itu pihak CV Tahiti belum mengantongi izin atas pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aktivitas tambang batubara tersebut.

"Berita acara patok batas belum ada dilakukan, tapi patokannya sudah ada. Untuk izin pembuangan limbah B3 masih dalam kepengurusan", ujar Noval selaku Direktur CV Tahiti di hadapan para wakil rakyat Provinsi Sumbar.(efj)