Di Sawahlunto, Pembagian Beras Bantuan Masih Menunggu Regulasi

Ekonomi | 14 April 2020
Beras bantuan pemerintah pusat

SAWAHLUNTO - Harapan masyarakat Sawahlunto untuk mendapatkan bantuan beras yang dijatah pemerintah pusat bagi masyarakat yang terdampak sebaran covid-19, masih menunggu aturan atau regulasi.

Pasalnya, pemerintah daerah terhalang regulasi untuk mendistribusikan kebutuhan pokok yang berstatus Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersebut. Ada regulasi yang belum bisa dipenuhi untuk membagikan beras bantuan pusat tersebut kepada masyarakat.

“Sesuai dengan kriteria, daerah yang bisa membagikan cadangan beras pemerintah itu secara gratis, harus berada di zona merah, sedangkan Sawahlunto bukan zona merah,” ungkap Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMD-PPA) Sawahlunto, Dedi Syahendri kepada kabarita.co, Selasa (14/4/2020).

Jika harus dibagikan, terang Dedi Syahendri, aturan yang ada harus dirubah. Siapa yang akan merubahnya, tentu pemerintah pusat atau kementerian terkait.

Namun demikian, lanjut Dedi, pemerintah daerah bisa saja membagikan beras yang telah masuk ke gudang tersebut, dengan cara mengubah surat yang disampaikan sebelumnya, dengan mengubah status beras tersebut menjadi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Namun konsekuensi untuk perubahan status dari CBP ke CPP itu, Sawahlunto harus menebus beras tersebut. Menurut jebolan STPDN itu, jika berubah status menjadi CPP, pemerintah daerah harus menebus beras medium itu dengan harga Rp10.543,- per kilogram.

“Setidaknya Rp1 miliar lebih dana yang dibutuhkan untuk 100 ton beras medium tersebut,” ungkap Dedi Syahendri.

Kebutuhan anggaran itu, ujarnya, belum termasuk dengan biaya distribusi dari gudang Bulog ke gudang di Sawahlunto, hingga kemudian didistribusikan ke desa dan kelurahan, yang diajukan sekitar Rp100 juta.

Sebelumnya, Plt Sekretaris Daerah Sawahlunto, Irzam K mengatakan, Pemerintah Sawahlunto tengah melakukan validasi data dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam proses pendistribusian beras.

Masyarakat Sawahlunto sempat mendatangi kantor desa dan kelurahan menanyakan perihal data penerima bantuan beras tersebut. Sebab, banyak masyarakat yang selama ini belum menerima bantuan, mengaku tidak dilakukan pendataan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Sebagian besar masyarakat, khususnya yang berprofesi sebagai buruh serabutan, sangat mengharapkan pemerintah dapat menyalurkan beras bantuan tersebut sesegera mungkin. Sebab, masyarakat merasakan dampak besar atas kejadian bencana non alam tersebut.

“Pegerakan ekonomi sudah sangat lemah, bahkan bisa dibilang tidak lagi berdenyut Pak. Uang ojek dalam seharinya hanya cukup untuk beli bahan bakar saja, masyarakat sudah tidak lagi keluar rumah,” ungkap Edi (43) salah seorang tukang ojek di Pasar Sawahlunto.

Bapak tiga anak itu mengaku sangat mengharapkan bantuan beras yang disampaikan pemerintah tersebut. Baginya, bantuan beras sangat dibutuhkan demi kelangsungan makan keluarganya.

Lain Edi, lain pula dengan Nana (39). Warga Kecamatan Lembah Segar itu meminta pemerintah tidak mempermainkan masyarakat dalam memberikan bantuan. Sebab, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat terbilang sangat berat.

“Jangan dipermainkanlah kami orang kecil ini. Katanya akan dibantu, disuruh data ke kelurahan. Sekarang ndak jadi dibagikan, gimana sebenarnya,” ujar Nana.

Hampir serupa dengan Edi dan Nana, Yanto (48) mengaku sangat terpukul dengan bencana non alam sebaran virus corona tersebut. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan itu, mulai sulit mendapatkan pekerjaan.

“Biasanya ada saja orang yang mengajak saya untuk bekerja sebagai tukang. Namun kini, sudah hampir dua pekan, tidak ada orang yang membawa untuk bekerja. Sementara, kebutuhan makan keluarga tidak bisa ditunda, uang sekolah anak juga harus tetap bayar, air PDAM, listrik sebentar lagi harus dibayar,” keluhnya(sap)

Editor: Fadhly Piliang