Belum Maksimal, Sawahlunto Akan Revisi Perda

News | 05 Juli 2019
Pusat Kota Sawahlunto

SAWAHLUNTO - Pemerintah Sawahlunto memastikan akan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2001 tentang visi menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya 2020. Hal itu disebabkan belum maksimalnya pencapaian visi yang telah berusia 18 tahun itu.

“Butuh perpanjangan waktu untuk merealisasikan visi yang tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2001 tersebut. Sebab masih belum tuntas seratus persen,” ujar Walikota Sawahlunto, Deri Asta kepada kabarita.co.

Meskipun, lanjut Deri Asta, saat ini telah banyak pencapaian dan pengakuan yang diberikan terhadap Kota Sawahlunto. Salah satunya, dimana saat ini kota berpenduduk 65 ribu jiwa lebih itu masuk sebagai nomonasi Warisan Dunia UNESCO.

Baginya, jika nanti organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan PBB itu, menetapkan Sawahlunto sebagai salah satu Warisan Dunia, akan menjadi poin penting dalam mendorong pencapaian visi Sawahlunto Kota Wisata Tambang Berbudaya.

“Pastinya Perda visi Sawahlunto Kota Tambang Berbudaya 2020 akan tetap dilakukan revisinya, pemerintah tengah mempersiapkan hal itu,” tambah Deri Asta.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sawahlunto,Hasjhonni menyatakan pencapaian terhadap visi kota yang tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2001 itu, boleh dikatakan belum tercapai, bahkan masih jauh.

Banyak pembenahan yang harus dilakukan, ujar anggota DPRD Sawahlunto tiga periode itu, mulai dari infrastruktur, budaya, pendidikan, moral dan banyak lagi. Sebab, visi Kota Wisata Tambang Berbudaya 2020, bukan semata pencapaian pariwisata.

Hasjhonni melihat dari sisi penanaman budaya, masih bisa dibilang jauh panggang dari api. Seberapa besar penanaman budaya di tengah masyarakat, masih tingginya angka tindak asusila terhadap perempuan dan anak.

Wisata tambang berbudaya itu, lanjutnya, tentu tercermin dalam kehidupan di tengah masyarakat. Termasuk dari sisi lain, pendidikan, infrastruktur, moral, dari semua sisi termasuk pariwisata serta ekonimi. “Kalau memang direvisi, tentu dewan menunggu pengajuan revisi dari pemerintah,” pungkasnya.(del)